Pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) meluncurkan inovasi layanan publik berbasis digital bernama DIANA BAPERAN (Penyediaan Layanan bagi Perempuan dan Anak) sebagai upaya konkret menghadirkan ruang aman dan akses cepat bagi korban kekerasan. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, serta rendahnya tingkat pelaporan akibat rasa takut, minimnya pengetahuan, dan hambatan akses layanan. Berdasarkan laporan Dinas PPPA, pada tahun 2023 tercatat 18 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 25 kasus kekerasan terhadap anak, meningkat signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. DIANA BAPERAN didesain sebagai sistem pengaduan dan respons cepat yang terintegrasi dengan berbagai kanal pelaporan, seperti WhatsApp, laporan langsung, hingga pengaduan dari aparat desa dan kepolisian. Selain mempercepat respons, sistem ini juga mempermudah korban atau keluarga korban dalam mendapatkan layanan pendampingan, perlindungan hukum, dan rujukan ke layanan psikologis maupun medis. Dengan pendekatan partisipatif, inovasi ini melibatkan kader desa sebagai simpul informasi dan jembatan awal pelayanan, memperluas jangkauan deteksi kasus sejak dini. Sistem DIANA BAPERAN juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Empat Lawang sebagai wilayah ramah perempuan dan anak. Inovasi ini merupakan respons progresif terhadap kebutuhan akan layanan perlindungan yang inklusif, aman, cepat, dan terpercaya.

Inovasi DIANA BAPERAN hadir sebagai jawaban atas tantangan sistemik dalam pelayanan kasus kekerasan yang selama ini sering lambat dan terpusat, sehingga tidak menjangkau desa-desa terpencil di wilayah kabupaten. Dalam struktur pelayanan yang baru ini, masyarakat cukup mengirimkan aduan ke nomor layanan WhatsApp resmi 0822-8009-5003, yang langsung ditangani oleh tim UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah ditunjuk dan dibekali pelatihan teknis. Pelaporan tersebut akan direspons dalam waktu 1x24 jam dan diikuti dengan pendampingan lapangan oleh petugas, bahkan saat kasus terjadi di lokasi yang sulit dijangkau. Pemerintah desa juga dilibatkan aktif sebagai titik pelaporan awal, dengan pembekalan teknis kepada kader dan perangkat desa agar mereka mampu memberikan dukungan awal secara tepat. Dengan strategi ini, jangkauan layanan menjadi jauh lebih luas, dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan sesuai kebutuhan korban. Sistem ini tidak hanya menjawab kebutuhan administratif pelaporan, tetapi juga memfasilitasi upaya psikososial bagi korban dan keluarga korban. Sinergi yang dibangun dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan rumah sakit memperkuat keberlanjutan layanan dan memastikan pendekatan yang holistik dan multisektor. Penerapan layanan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata negara kepada kelompok rentan di tengah masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang selama ini rentan menjadi korban kekerasan dalam diam.

Dalam konteks pelaksanaan di lapangan, inovasi DIANA BAPERAN telah menunjukkan perubahan signifikan dalam mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat yang sebelumnya merasa kesulitan melapor karena jarak, rasa takut, atau ketidaktahuan kini mulai berani mengakses layanan karena kemudahan yang ditawarkan melalui saluran WhatsApp resmi. Para kader desa menjadi motor penggerak yang menjembatani antara korban dan tim UPTD, menciptakan jaring pengaman sosial yang lebih efektif. Laporan pengaduan meningkat secara konsisten setiap bulan, menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan perempuan dan anak juga mengalami kemajuan. Sistem ini telah mendorong terjadinya komunikasi yang lebih aktif antara desa, kecamatan, dan kabupaten, terutama dalam hal pemetaan dan penanganan kasus prioritas. Selain mempercepat waktu respons, sistem DIANA BAPERAN juga menghindari duplikasi layanan dengan membangun data digital terpusat yang bisa diakses lintas instansi. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan yang berbasis data dan bukti lapangan secara lebih cepat. Keberhasilan ini mempertegas bahwa inovasi pelayanan publik yang berbasis kebutuhan nyata dapat membawa dampak nyata pula bagi masyarakat.

Bagi korban kekerasan yang kerap merasa sendirian menghadapi trauma dan tekanan sosial, kehadiran layanan yang cepat dan terintegrasi seperti DIANA BAPERAN menjadi harapan baru yang sangat dibutuhkan. Dalam proses penanganannya, korban tidak hanya dibantu dalam pelaporan, tetapi juga didampingi secara psikologis, hukum, dan sosial oleh tim yang terdiri dari petugas UPTD, pekerja sosial, dan mitra dari unsur kepolisian. Pelibatan pihak kepolisian dalam tim respons turut memperkuat aspek penegakan hukum serta perlindungan terhadap korban dan saksi. Di sisi lain, pendekatan layanan berbasis komunitas yang dikembangkan juga memberi ruang edukasi berkelanjutan bagi masyarakat untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan dan bagaimana meresponnya. Hal ini penting karena perubahan pola pikir masyarakat menjadi faktor kunci dalam memutus rantai kekerasan yang telah berlangsung sistemik selama bertahun-tahun. Layanan ini juga memperlihatkan bahwa dengan strategi komunikasi yang tepat dan teknologi sederhana, transformasi besar bisa dilakukan bahkan di wilayah yang terbatas sumber dayanya. Saat ini, banyak perangkat desa yang secara aktif menginisiasi diskusi komunitas tentang perlindungan perempuan dan anak. Semua ini menunjukkan bahwa perubahan sosial bisa dimulai dari ruang kecil yang diorganisasi dengan strategi pelayanan publik yang inklusif dan tanggap.

Keberhasilan inovasi DIANA BAPERAN dalam meningkatkan pelaporan kasus kekerasan dan mempercepat respons telah membuka peluang baru bagi pengembangan sistem serupa di wilayah lain dengan karakteristik tantangan yang serupa. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, melalui Dinas PPPA, telah menerima banyak permintaan replikasi dari kabupaten tetangga yang menghadapi permasalahan serupa, terutama di daerah terpencil dengan akses terbatas. Penguatan kapasitas kader desa terus dilakukan melalui pelatihan berkala dan pendampingan teknis, agar layanan tetap berjalan konsisten dan mampu menjangkau lebih banyak korban. Selain itu, penguatan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga perlindungan hukum, dan lembaga sosial menjadi faktor penting dalam keberlanjutan inovasi ini. Penerapan sistem pelaporan digital tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memberikan rasa aman bagi pelapor karena adanya fitur anonim dan kerahasiaan data. Inovasi ini juga mendorong lahirnya regulasi daerah baru yang mendukung perlindungan korban secara lebih komprehensif. Saat ini, Pemkab Empat Lawang tengah mengkaji pembentukan Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur alur penanganan kekerasan berbasis sistem digital terpadu. DIANA BAPERAN menjadi cerminan dari bagaimana empati, teknologi, dan partisipasi publik dapat berpadu dalam satu layanan perlindungan yang humanis dan profesional.

Langkah berikutnya dalam pengembangan inovasi DIANA BAPERAN adalah membangun pusat layanan informasi berbasis data digital yang terhubung dengan berbagai lembaga mitra, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan dinas pendidikan. Tujuannya adalah menciptakan sistem pelaporan dan pemantauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lebih terintegrasi, sehingga seluruh proses dari pelaporan hingga penanganan bisa dilacak dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Integrasi ini juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data, termasuk dalam hal perumusan kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas layanan. Pemerintah daerah juga sedang mempersiapkan sistem dashboard monitoring untuk mengukur kinerja petugas lapangan dan efektivitas layanan secara real-time. Dengan demikian, jika terjadi lonjakan kasus di satu wilayah, tindakan cepat bisa diambil dan sumber daya dapat segera dialokasikan ke wilayah tersebut. Fitur notifikasi kasus prioritas juga tengah dikembangkan agar semua mitra layanan bisa merespon lebih cepat dan terkoordinasi. Tak hanya itu, ruang layanan pengaduan akan diperluas ke media sosial dengan pendekatan edukatif, guna menjangkau kalangan remaja dan anak muda yang menjadi kelompok rentan. Semua ini diarahkan untuk menjadikan DIANA BAPERAN sebagai sistem perlindungan digital paling adaptif dan responsif di tingkat lokal.

Dengan pendekatan yang holistik dan adaptif, DIANA BAPERAN membuktikan bahwa inovasi pelayanan publik tidak selalu harus menggunakan teknologi canggih, namun cukup dengan pemanfaatan teknologi sederhana yang dipadukan dengan empati dan strategi pemberdayaan komunitas. Pelibatan masyarakat sebagai simpul pelaporan menjadikan sistem ini memiliki akar yang kuat di tengah masyarakat, serta mendorong lahirnya solidaritas sosial dalam menangani kekerasan berbasis gender. Sistem yang dibangun pun fleksibel dan bisa berkembang seiring kebutuhan, baik dalam skala layanan maupun integrasi antarinstansi. Dalam beberapa kasus, penyelamatan korban bisa dilakukan hanya dalam waktu kurang dari 24 jam setelah laporan diterima, menunjukkan efektivitas sistem pelaporan yang real-time dan koordinasi antarunit yang baik. Dukungan dari para pemangku kepentingan juga menjadi modal penting dalam keberlanjutan inovasi ini, yang secara tidak langsung memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif. Dengan adanya sistem ini, pemerintah daerah semakin dipercaya oleh masyarakat sebagai pelindung hak-hak dasar warganya, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Inovasi DIANA BAPERAN menjadi inspirasi bahwa pelayanan publik yang adil dan cepat tanggap bukan sekadar wacana, melainkan sebuah keniscayaan yang bisa diwujudkan dengan semangat kolaborasi dan keberpihakan pada kemanusiaan.